Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra,SH, MSc Putusan MK Final Dan Terikat Berdasarkan Aturan

LABUHANBATU-Seorang Ahli Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengakui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat, akan tetapi tidak untuk keputusan KPU.

Baca juga: Ketua Humatob Simalungun Agendakan Safari Politik Pemenangan RHS-ZW

Hal itu diungkapkannya saat mentelaah masalah yang terjadi pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kab. Labuhanbatu  tahun 2021 terhadap kliennya, yaitu Paslon Nomor Urut 03, Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar.

Baca juga: Tony Rosyid: Makin Diserang, KAMI Makin Terbang

Putusan MK yang ia sebut sebagai "putusan gaya baru MK" dalam Pilkada Serentak 2020 itu, merupakan putusan akhir yang dinilai selain menimbulkan persoalan baru juga menimbulkan problema hukum. Putusan akhir

MK itu bersifat final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apapun untuk membatalkannya, Itu benar, " jelasnya kepada awak media melalui pesan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Baca juga: Satukan Langkah Marsada Siap Menangkan Nomor Urut 1 Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi

lanjut Yusril, yang final dan mengikat tersebut merupakan amar putusan yang tidak lain adalah perintah kepada KPU agar melaksanakan PSU sesuai dengan putusan MK No. 58/PHP.BUB-XIX/2021.

Baca juga: Mantap Mattin Tumang Kopi Silimakuta RHS-ZW Programkan Pengembangan UMKM

"Apa yang final dan mengikat dalam putusan akhir sengketa Pilkada di 17 daerah itu. Amar putusan yang final dan mengikat itu tidak lain tidak bukan adalah perintah agar KPU melaksanakan PSU dan hasil PSU digabungkan dengan hasil suara yang tidak dibatalkan kemudian diumumkan KPU tanpa harus melapor ke MK. Yang final dan mengikat ya itu, "ucap Yusril menambahkan.

Baca juga: Radiapoh Hasiholan Sangat Menghargai dan Menghormati Keberagaman Agama dan Suku

Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bagaimana dengan hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan itu, final dan mengikat atau tidak.

Dalam hal ini Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra menegaskan, hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara yang dibatalkan bukanlah putusan yang final dan mengikat, sebab itu merupakan produk dari penyelenggara Pemilu yang setiap keputusannya dapat diperkarakan.

"Jelas tidak, karena hasil PSU yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan itu bukanlah putusan MK yang final dan mengikat, tetapi adalah semata-mata keputusan KPU sebagai penyelenggara Pemilu/badan tata usaha negara yang setiap keputusannya dapat diperkarakan di pengadilan, " tandasnya.

Baca juga: Mendapat Dukungan Masyarakat Jawa, Ini Program Pasangan RHS-ZW

Disisi lain, Bahwa pantuan awak media yang  beredar viral di media sosial Pengaduan Tim Paslon 03 ASRI ke Bawaslu ditindaklanjuti, yang mana prosesnya terus berlanjut.(MAH)