Pemkab Labuhanbatu Sosialisasikan Program KB Usai Persalinan

LABUHANBATU-Upaya keras pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk menurunkan angka Kematian Ibu melahirkan dan bayi baru lahir memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Dengan jumlah kematian ibu sebanyak 4 (empat) orang dan 31 (tigapuluhsatu) kematian bayi baru lahir di tahun 2020, jauh lebih baik jika dibandingan dengan tahun sebelumnya yang mencapai jumlah 9 (ibu) dan 54 (bayi). Grafik membaik ini tentunya terjadi karena adanya upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak. 

Baca juga: Indonesia Dapatkan Komitmen Pengadaan 290 Juta Vaksin Covid-19 Hingga Tahun 2021

Perkembangan positif bidang kesehatan ini mengekemuka dalam kegiatan Workshop Sosialisasi Program KB Pasca Persalinan (KBPP-Pilihan) yang dilaksanakan di Hotel Platinum Rantauprapat ini berjalan selama 2 hari yaitu tanggal 16 - 17 Pebruari 2021 yang merupakan kerja sama pemkab labuhanbatu yakni dinas kesehatan dan dinas pengendalian penduduk - KB, dengan Jhpiego (organisasi nirlaba bidang kesehatan). 

Baca juga: Dr. Erlina Burhan: Gejala Happy Hypoxia, Jangan Terlambat ke Rumah Sakit

Mewakili Bupati Kabupaten Labuhanbatu, H.Andi Suhaimi Dalimunthe, ST.MT, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan, S.Pd, M.Pd, pada pembukaan sosialisasi itu menyebutkan, penerapan KB Pasca Persalinan bukanlah hanya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan dan Dinas PPKB saja. Pemkab menyambut baik agenda workshop yang melibatkan OPD terkait serta berbagai stakeholder ini, dan berharap akan melahirkan rencana kerja program yang lebih operasional dan melibatkan semua komponen terkait. 

Baca juga: Langkah Keras DPRD Kota Metro Cegah Perluasan COVID -19

Menurut Sarimpunan, “Program ini akan berhasil jika mampu menggalang kerjasama dan integrasi berbagai stakeholder, serta memberikan penekanan pada upaya upaya yang inovatif” ujarnya optimis.  

Baca juga: Lagi, 1 Orang Warga Asahan Terkonfirmasi Covid-19

Pada agenda hari pertama, Kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu H. Kamal Ilham, S, K, M, MM,   dan Kepala Dinas P2KB Hj. Lidiyawati Harahap, S.Psi, M.Ap, memaparkan capaian-capaian dan tantangan yang di hadapi Kabupaten Labuhanbatu dalam program Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana. 

Baca juga: DPRD Kota Metro Ajak Masyarakat Dan Pemerintah Terapkan Protokol Kesehatan

Panel diskusi dan sosialisasi kali ini dimoderatori oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Friska Simanjuntak, SKM dan mendapatkan respon yang sangat membangun dari para peserta dari perwakilan OPD terkait, seperti Dinas Kominfo, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Bappeda, organisasi profesi seperti POGI, IDI, IBI maupun dari TP-PKK dan perwakilan komunitas/ Forum Masyarakat Madani. 

Dr. Ainal, SPOG, mewakili organisasi profesi POGI, secara lugas menyebutkan bahwa KB merupakan faktor yang sangat penting yang dapat menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKN). Untuk itu, program KB mestinya dilihat sebagai bagian yang terintegrasi dengan program Kesehatan Ibu Anak (KIA). Menurut dr. Ainal, ke depan perlu diperkuat kordinasi, kerjasama dan kolaborasi Dinas kesehatan dan DP2KB serta  pelibatan pihak terkait untuk program ini. 

Lanjutnya, “Dulu kita difasilitasi oleh Jhpiego melalui program EMAS untuk penurunan AKI AKN tapi belum menyentuh isu KB. Tapi pendekatan yang digunakan oleh program tersebut perlu diterapkan kembali, dimana semua lapisan digerakkan. Bahkan sampai ke tingkat desa/dusun” ujar dokter senior di RSUD Rantauprapat tersebut. 

Baca juga: Hari ini, 20 Orang Warga Asahan Terkonfirmasi Covid-19

Health Specialist Jhpiego, Istiani Purba absari dalam presentasinya menyebutkan bahwa pemilihan Kabupaten Labuhanbatu sebagai daerah dampingan karena komitmen Kabupaten selama ini terkait penerapan KBPP yang difaslitasi oleh BKKBN tahun 2018-2019. Dimana Labuhanbatu menghasilkan capaian terbaik dari 11 Kabupaten yang didampingi BKKBN. 

Terpisah, penanggungjawab Program KBPP Pilihan Kabupaten Labuhanbatu, Syafrimet Azis, menyebutkan bahwa program ini akan difaslitasi selama 3 tahun (2021-2023). Program akan memberikan dukungan penguatan SDM agar sistem pelayanan KBPP dapat lebih berkualitas dan tetap konsisten, dukungan untuk tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan KBPP benar-benar mempunyai daya ungkit terhadap Kesehatan Ibu dan Anak serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB Pasca Persalinan.

Baca juga: 5 Orang Warga Asahan Kembali Terinfeksi Covid-19, 2 Orang Suspect

Perlu diketahui sebelumnya, Jhpiego adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada kesehatan dan merupakan afiliasi dari Universitas Johns Hopkins yang memiliki visi untuk menyelamatkan jiwa, meningkatkan (derajat) kesehatan, dan mengubah masa depan. Jhpiego bermitra dengan pemerintah, pakar kesehatan dan masyarakat untuk membangun ketrampilan/kapasitas dan sistem yang menjamin masa depan yang lebih sehat bagi perempuan dan keluarga.(MAH)